Sergai-Tebing Tinggi

Tidak Netral Dalam Pemilu, ASN Dijerat Sanksi

Tebingtinggi – Mitra Simalungun, Walikota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan diwakili Plt Sekdako H Marapusuk Siregar mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap bersikap netral dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) baik pemilihan presiden (pilpres), pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan legislative (pileg).

Telah dijelaskan dalam UU Nomor. 5 Tahun 2014 pasal 2 huruf (F) tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun serta juga dipertegas dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

“Apabila ASN tetap tidak mengindahkan larangan tersebut, maka akan dikenakan sanksi moral dan tindakan administratif berupa hukuman disiplin ringan hingga hukuman disiplin berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Hal itu ditegaskan Walikota Tebing Tinggi diwakili Plt Sekdako H Marapusuk Siregar saat membuka resmi Sosialisasi Netralitas ASN dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019 serta pemberantasan pungutan liar (pungli) di Kota Tebing Tinggi, Jum’at (12/10/2018), di Gedung Balai Kartini Jalan Imam Bonjol kota setempat.

Dikatakan bahwa ASN seringkali menjadi obyek politik pada pesta demokrasi dalam segala pelaksanaan pemilihan umum, baik pada pesta demokrasi akbar rakyat Indonesia dalam pilpres maupun pileg.

“Karena jumlah yang signifikan dan fungsinya yang strategis dalam menggerakkan masyarakat, ASN selalu menjadi incaran tiap partai politik maupun aktor politik untuk menguasai dan memanfaatkan ASN dalam aktivitas politiknya,” pungkasnya.

Sedangkan mengenai pungutan liar (pungli), hal itu katanya, sudah terlalu lama terjadi di setiap lini pelayanan bahkan hampir menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh oknum aparatur penyelenggara negara, dan seolah-olah telah menjadi budaya dalam pelayanan masyarakat yang harus kita berantas secara tegas, terpadu, efektif dan mampu menimbulkan efek jera demi terwujudnya reformasi birokrasi, tegas walikota.

Terakhir walikota berharap melalui sosialisasi ini dapat menjadi referensi dan pedoman bagi setiap ASN se Kota Tebing Tinggi untuk bersikap netral dalam pesta demokrasi dan tidak terjerumus dalam aktivitas pungli.

“Sosialisasi ini dilaksanakan guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta tata kelola yang bersih dan memperlancar akses investasi, pelayanan publik yang prima merupakan kewajiban pemerintah yang telah diamanatkan oleh konstitusi”, imbuh walikota.

Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019 serta pemberantasan pungutan liar (pungli) di Kota Tebing Tinggi ini menghadirkan narasumber Kajari Tebing Tinggi Mochammad Novel SH MH, Wakapolres Tebing Tinggi Kompol V Siagian, Pabung 0204/DS dan para ASN se Kota Tebing Tinggi.|| Rey.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top