Batu Bara-Asahan

Soal ‘Percepatan Pembangunan’ Di Kabupaten Batubara

TBUPP : “ Masyarakat Diminta Untuk Sabar”

Batubara | Mitra SimalungunTerkait planing dan startegi ‘Percepatan Pembangunan kabupaten Batubara yang sampai kini masih tetap menjadi perdebatan hangat berbagai kalangan di kabupaten Batubara, merupakan sebuah tantangan khusus bagi Bupati Batubara Ir. Zahir M.AP untuk mampu serta bisa mewujudkan rencana mulia tersebut dengan tujuan menghadirkan kesejahteraan bagi semesta rakyat di kabupaten yang dipimpinnya.

Keberadaan TBUPP (Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan -red) sendiri sejatinya memang diciptakan guna membantu Bupati agar Percepatan Pembangunan itu bisa benar-benar terealisasi, masih pun diragukan dan dipertentangkan oleh segelintir orang. Walau untungnya banyak pula pihak yang optimis dan siap mendampingi Zahir si ‘Anak Petani’ guna mewujudkan seluruh cita-cita besarnya.

Dijelaskan Ketua TBUPP Drs. Saiful Syafri Sipahutar MM atau akrab di sapa bang ‘SS’ pada Senin (2/7/2019) berdasarkan kajian yang sengaja dilakukan oleh pihaknya bahwa ada 3 hal permasalahan kompleks yang masih saja dihadapi kabupaten Batubara saat ini yaitu, 1. Masih ditemukan banyak Kemiskinan, 2. Terdata masih banyak Pengangguran dan 3. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Batubara yang tidak jelas dan tidak pasti.

Sedangkan kabupaten yang selalu digelar dengan sebutan ‘Bumi Bertuah’ hasil pemekaran wilayah dari teritori pemerintah Asahan inipun, memiliki sangat begitu banyak potensi. Dan terkait hal tersebut bukan merupakan sebuah retorika atau hanya ucapan jempol semata. “Batubara itu sangat kaya akan potensi baik lokal maupun nasional, oleh sebab itu wajar bila kelak segenap masyarakatnya akan ikut menjadi kaya dan sejahtera”, ungkap Saiful Syafri.

“Namun sekarang ini pertumbuhan ekonomi Batubara cuma bisa mencapai 4 persen atau sama dengan kepulauan Nias dan lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi propinsi Sumatera Utara yang kini telah mencapai 5,5% (persen). Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi Batubara akan semakin tertinggal, jika tidak bisa mengejar dan mengimbangi perrtumbuhan ekonomi Sumatera Utara”, jelasnya.

Lebih jauh diuraikan mantan Pj Bupati Batubara tahun 2007-2008 itu bahwa Potensi besar Batubara itu terletak pada ‘Potensi Strategi Nasional’ (PSN), potensi yang dimaksud adalah dengan panjang pantai mencapai 60 km maka itu yang menjadikan wilayah pantai Batu Bara sebagai areal Pelabuhan internasional.

“Dengan hadirnya Pelabuhan Internasional, maka akan ada banyak Kapal yang beroperasi, disusul munculnya banyak industri yang gak cuma akan menyerap banyak tenaga kerja melainkan juga akan banyak menciptakan peluang usaha. Untuk mendorong itu semua, pemerintah Batubara dalam hal ini akan bertugas membentuk SDM yang unggul dan profesional”, katanya.

Selanjutnya menurut Saiful Syafri, kepada masyarakat yang memilih untuk menjadi pelaku usaha akan disiapkan pelatihan khusus berbasis industri. Masyarakat pelaku usaha kecil menengah akan menjadi stackholder Pemkab dengan cara pemkab juga akan berperan menyiapkan peralatan, menjamin ketersediaan bahan baku maupun pemasaran hasil produk masyarakat tersebut.

“Agar bisa bersinergi dan singkron dengan strategi ini, maka perlu dihadirkan birokrasi yang profesional di Batu Bara. Semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) apalagi yang terkait langsung dengan ‘Percepatan Pembangunan’ harus memang benat-benar profesional dan mampu mengimbangi gerak cepat Bupati guna merealisasikan semua yang sudah diprogramkan”, bilangnya.

Kemudian Saiful Syafri juga menjelaskan soal pemanfaatan ‘Kawasan Strategi Propinsi’ yakni pemanfaatan garis pantai Batu Bara menjadi target “Sumut Park” dan pemanfaatan “KEK” atau Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke yang terintegritas dengan pelabuhan Kuala Tanjung. “Sehubungan dengan ini kan perlu ‘Percepatan’ agar masyarakat asli Batu Bara tidak ketinggalan”, bilang Ketua KBPPP Sumut tersebut.

“Dan penyelenggara utama program itu semua adalah OPD, berpedoman pada potensi yang dimiliki oleh kabupaten Batu Bara maka peluang ini harus disikapi oleh pemerintah bersama masyarakat. Oleh karena itu jika Batu Bara terus diributi maka investor akan takut dan pergi sebab dianggap kabupaten Batubara merupakan daerah yang tidak kondusif. Jadi biasakan daerah itu jangan terus-terusan hanya mengandalkan APBD sebagai sumber utama peningkatan kejahteraan”, tutupnya.|| Bim.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top