Simalungun-Siantar

Panwaslu Simalungun Laksanakan Rakoor Bersama Para Steakholder Dalam Rangka Pemilu Legislatif dan Pilpres

SIMALUNGUN – Mitra Simalungun, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mengadakan Rapat Koordinasi (Rakoor) dihadiri oleh Komisioner  Bawaslu Sumut Hardi Munthe, dengan para stakekholder dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden untuk tahun 2018 di hotel Sing A Song, Jln. Asahan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Kamis (14/12).

Pimpinan Bawaslu Sumut yang didampingi para pimpinan Panwaslu Kabupaten Simalungun yang juga bakal dipersiapkan menjadi Bawaslu Simalungun, Ketua Bobi Dewantara Purba, M Choir Nazlan Nasution dan MS Siahaan, dalam Rakoor ini menyampaikan, bahwa betapa pentingnya kegiatan ini dilaksanakan, sebab selain menjadi ajang sosialisasi, disini kita bisa langsung berinteraktif aktif dengan para  masyarakat dalam hal ini para undangan, baik ditanya langsung kepada Panwaslu Kabupaten Simalungun atau langsung kepada Bawaslu Sumut, Ujar Bobby Dewantara Purba.

Masih menurut Bobby, bahwa setelah Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dimana UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran dan ditegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip : mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka,  proporsional, profesional, akuntabel, efektif serta Efisien.

Perihal untuk para penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebigai calon anggpta DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu,” bunyi Pasal 5 UU ini. Ujar Bobby.

Choir menambahkan, sesuai dengan UU ini, peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai politik, yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Katanya.

Pimpinan Bawaslu Hardi Munthe menyampaikan bahwa Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu,” bunyi Pasal 173 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 ini.

Menurut Bawaslu juga, bahwa jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara,” bunyi psal 176 ayat (4) serta penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu, menurut UU  dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Dan perihal penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu, tandasnya.

Ditambahkan Choir Kordiv OSDM, kegiatan rakor tersebut dihadiri Kakan Kesatuan Bangsa dan Masyarakat Kabupaten Simalungun J Purba, para anggota Satpol PP Kabupaten Simalungun, Pers, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), tokoh Agama, serta praktisi hukum.

Serlain dalam rapat membicarakan seputaran tentang fungsi dan peran steakholder dalam Pemilu Legeslatif dan Presiden RI tahun 2018, Para pimpinan Panwaslu Kabupaten dan Bawaslu mengajak para undangan dan peresta rakoor untuk turut serta dalam pengawasan sekaligus menyukseksakan Pemilu dimasa mendatang, dimana tahapannya kini sudah sedang berjalan seiring dengan tahapan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara.|| ds.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Paling Populer

To Top