SEREMONI

KAPOLDA SUMUT HADIRI DISKUSI PUBLIK PENDEKATAN HOLISTIK UNTUK PAPUA

JAKARTA – Mitra Simalungun, Pendekatan Holostik Untuk Papua di Hotel Sari Pan Fasific, Jl. MH. Thamrin No. 6, Menteng Jakarta, Kamis (28/12), sekira Jam 09.00 Wib.

 

Photo : DISKUSI PUBLIK PENDEKATAN HOLISTIK UNTUK PAPUA (rel)

Mewakili Kapolri Kapoldasu Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw hadiri Acara Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Asean Studi Center Universitas Indonesia, dalam rangka Refleksi Akhir Tahun 2017, dengan Tema: “Papua dalam Sorotan, Pendekatan Holistik untuk Papua”.

Adapun Peserta Diskusi Kapolri diwakilkan oleh Kapolda Sumut, Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw, Azaria (Komnas Perempuan), Agus Wijoyo (Gubernur Lemhanas), Williem Wandik (Bupati Punjak), Siliwati (Bappenas), Frendi Tobing (Ketua Departemen Hub. Internasional UI), Dr. Arie Setiabudi Soesilo (Dekan FISIP UI), Edy Prasetyono, Ph.D, (Direktur Eksekutif ASEAN Studies Center), Jaleswari Pramodhawardani (Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Strategis Kantor Staf Presiden Kebijakan Presiden Jokowi dalam Percepatan Pembangunan di Tanah Papua), Bambang Purwoko (Kepala Gugus Tugas Papua UGM), Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono (Ketua Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI), LSM & Para Insan Media, dan Para Mahasiswa dan Pelajar sekira 200 Orang.

Diskusi membahas dibahas, Melihat 3 tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Prov. Papua & Prov. Papua Barat, Tiga isu utama : Internasionalisasi isu Papua, Pembangunan kesejahteraan, isu keamanan dan pelanggaran HAM, Kebijakan landmark yang telah diambil Jokowi-JK.

Adapun tujuan Diskusi Publik adalah Memberikan perspektif lebih lanjut mengenai upaya yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam menjawab tiga tantangan utama: Internasionalisasi isu Papua, Pembangunan kesejahteraan, serta Isu keamanan dan pelanggaran HAM.

Merumuskan strategi untuk memperkuat diplomasi Indonesia, pembangunan kesejahteraan, serta penghormatan terhadap HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Rangkaian Acara, sekira Pukul 09.00 Wib, Seremoni Pembukaan oleh Dr. Arie Setiabudi Soesilo, MSc, Dekan FISIP UI.

Pukul 09.10 Wib, Kata Sambutan Pembukaan oleh Edy Prasetyono, Ph.D, Direktur Eksekutif ASEAN Studies Center ttg kesenjangan sosial dan kesenjangan politik pembanguan Papua

Dan pada Pukul 09.25 Wib, Keynote Speech oleh Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Strategis Kantor Staf Presiden Kebijakan Presiden Jokowi dalam Percepatan Pembangunan di Tanah Papua.

Pada Pukul 09.45 Wib; Pemaparan Pembicara Andi Widjajanto, Analis Pertahanan Diplomasi Internasional dan Kebijakan Keamanan di Tanah Papua, Bambang Purwoko, Kepala Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada Strategi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan dan Sumber Daya Manusia di Tanah Papua, Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia tentang Merebut Hati Warga Papua (masih) mungkinkah?, Ifdhal Kasim Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden tentang Proses Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Tanah Papua, Septinus George Saa, Mahasiswa Pascasarjana Bidang Teknik Material Universitas Birmingham dan Ketua Lingkar Studi Papua Inggris, tentang Pembangunan Papua oleh Pemerintahan Jokowi-JK di Mata Orang Muda Papua, DR. Arie susilo* tentang kepedulian antar sesama manusia, masalah pembangunan yang kurang merata di Tanah Papua.

Dilanjutkan Sekira Pukul 11.00 Wib; Sesi Diskusi, Bagaimana membangun papua?, Perlu peningkatan Pembangunan SDM dan Tenaga Pendidik di Papua?, Perkembangan pembangunan infrastruktur di Papua yang masih berjalan, Yang saat ini ada hanya Road Map Ekonomi, namun belum memilki Road Map Sosial Budaya, Perlu antisipasi upaya-upaya diplomasi dari beberapa negara untuk membawa isu Papua ke forum internasional. Dalam forum sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) misalnya, isu Papua Barat dengan fokus terhadap kondisi HAM dan tuduhan akan terjadinya kolonialisme di Papua Barat, Kapitalisasi Ekonomi dan SDM Papua tetap tumbuh, walaupun tidak signifikan, Perlu mengikutsertakan DPR, Lembaga Keuangan Negara dalam Dialog.

Setelah Pukul 13.00 Wib; acara diskusi selesai, dilanjutkan ramah tamah, serta Penyampaian Kapolda Sumut, Fenomena Kekerasan di Papua, lahir dari pola kebiasaan kekerasan masif dari orang tua dalam mendidik anak. Hal ini terjadi karena latar belakang pendidikan yang terbatas.

Dalam konteks HAM, Polri dihadapkan dengan tantangan tugas, tanpa pilihan lain untuk keselamatan diri.

Pembangunan di Papua, pada era Presiden Jokowi-Jk, terlihat dan terlaksana dengan baik, yang menjadi permasalahan adalah para penyelenggara negara tingkat daerah, yang kurang mampu menterjemahkan program pemerintah.

Penyelenggara Pemerintah harus memiliki semangat dan Jiwa Pancasila, serta kesatuan persepsi dan tindakan dalam memajukan Papua dan Papua Barat, sebagai bagian integral dari NKRI,” Ujar Kapolda Sumut.|| rel- Kamtibmas Indonesia.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Paling Populer

To Top