Sergai-Tebing Tinggi

HUMAS LIRA TEBING TINGGI BANTAH HUMAS KAJATISU

Tebingtinggi | Mitra Simalungun – Parsaoran Panggabean Humas DPD LSM LIRA Tebing TInggi membantah Pernyataan Sumanggar Hasugian Kasie Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait pemberitaan salah satu media, Selasa (12/11/2109), demikian Siaran Persnya kepada Media di Tebing Tinggi Sabtu (16/11/2019).

Dalam isi berita tersebut Sumanggar mengatakan Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sedang Mengusut Dugaan Korupsi rehabilitasi GOR yang merugikan negara Rp.199.43 juta oleh Penyedia barang dan jasa CV. Sinergi Tahun anggaran 2017, padahal jika ditelusuri dengan cermat LHP BPK Sumut Tahun Anggaran 2017, ada Case yang lebih besar dari GOR Asber Includ dengan Case Kekurangan Kas pada Bendahara Pengeluaran Dispora sebesar Rp.428.867.983,00, fakta inilah membuat Humas Lira T. Tinggi yang disapa Gabe ini langsung membantah pernyataan Sumanggar Kapenkum Kajati SU.

Ditempat terpisah Awak media ini mengkonfirm kepada Ratama Saragih Wali Kota LSM LIRA T. Tinggi yang menguatkan bantahan Gabe Humas Lira tersebut, Wali kota Lira yang dijuluki LSM Rekor Muri ini mengatakan bahwa Jika mengusut GOR Asber harus Komprehensip tidak bisa Sepenggal-sepenggal alasanya bahwa dalam LHP BPK Nomor. 54. C/ LHP/ XVIII. MDN/ V/ 2018, tanggal 22 Mei 2018 di jelaskan dari hasil pemeriksaan kas atau Cash opname pada bendahara pengeluaran Dispora, diketahui bahwa realisasi belanja barang dan jasa untuk pembayaran konsultan perencanaan dan konsultan pengawas pekerjaan perbaikan kursi penonton, penambahan daya listrik dan rehab jendela GOR Asber Nasution melalui mekanisme UP/GU/TU sebesar Rp.9.800.000,00 tidak didukung dengan Bukti Pertanggung jawaban, sementara Permasalahan Pembayaran konsultan ini includ dalam Temuan Kerugian Negara yaitu Kekurangan Kas pada bendahara pengeluaran Dispora sebesar Rp.428.867.983,00.

Adapun rincian pembayaran konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas tersebut adalah Tanggal 15 juni 2017 dengan Nomor Bendahara Pengeluaran (BKU) 0143/ BKU/ 2.13.01.01/ 2017 sebesar Rp.4.900.000,00, selanjutnya Tgl 20 Desember 2017, Nomor BKU 0313/ BKU/ 2.13.01.01/ 2017 sebesr Rp.4.900.000,00 yang dikuatkan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Kesimpulannya ujar Ratama Kasus GOR Asber intinya Tidak dikerjakan Penyedia barang dan Jasa, di dalam pekerjaan tersebut ada Nilai pekerjaan Jasa Konsultan yang Include/ termasuk dalam TGR BPK Sumut Kerugian Negara Rp.428.867.983,00 yang TIDAK Di Sidik, bahkan ada Case yang lebih besar di Dispora T.Tinggi yakni Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah sebesar Rp.603.755.000,00 Tahun Anggaran 2017 bersamaan pemeriksaan GOR Asber oleh BPK Sumut.

Fakta inilah yang memicu Parsoran Panggabean dan Ratama Saragih, Humas dan Wali kota Lira Angkat Bicara, jika kemudian Audit BPK Sumut yang dijadikan Alat Ukur Kerugian Negara maka LHP BPK Sumut tersebut sama pentingnya dijadikan Alat Bukti Permulaan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi, maka Total Kerugian Negara untuk 3 Case di Dispora T. Tinggi sebesar Rp.1.232.052.983,00 ( Rp.603.755.000,00 + Rp.428.867.983,00 + Rp.199.430.000,00) Tutupnya.|| gabe.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top